Muhammad Yusuf
Merupakan Ketua Dewan Komisaris PT. Perikanan Indonesia (Persero) yang diangkat pada 9 Juli oleh Menteri BUMN melalui SK-235/MBU/07/2020. Beliau kini juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2017.
Pengalaman profesional Muhammad Yusuf yang pernah diemban antara lain Kejati DKI Jakarta (2007-2008), Direktur Hukum dan Regulasi PPATK (2008-2011) dan Kepala PPATK (2011-2016). Beliau mencapai pangkat tertinggi jaksa utama (IV/E) dengan usia 51 Tahun.
Yusuf menamatkan Strata S-1 pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1982-1987), selanjutnya menempuh studi doktoral pada Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran (2009-2012). Beliau juga aktif menulis 11 buku terkait isu pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 2010.
Johnson Sihombing
Merupakan Anggota Dewan Komisaris PT. Perikanan Indonesia (Persero) yang diangkat pada 9 Juli oleh Menteri BUMN melalui SK-235/MBU/07/2020. Pria kelahiran Balige, Toba Samosir ini memiliki pengalaman pada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan sejak 1982.
Beliau mengawali karir di PT Samudera Indonesia pada 1982-1986. Berbagai jabatan pernah diemban yang kemudian mengantarkannya ke perusahaan perikanan PT Daya Guna Samudera sebagai direktur pada 1995-1998. Selanjutnya pada 2001, Johnson berlabuh ke PT Bintuni Mina Raya selaku direktur utama. PT Bintuni Mina Raya merupakan super holding perusahaan perikanan dan induk dari PT Daya Guna Samudera. Kini Johnson menjabat sebagai Direktur PT Berdikari Cahaya Internusa sejak 2018 hingga sekarang.
Johnson juga merupakan penasehat PT Wahana Lestari Investama, perusahaan tambak udang terbesar di Indonesia. Beliau juga pernah berperan sebagai penasehat proses hak kelola atau sewa PT Semen Kupang (Persero) ke PT Sarana Agro Gemilang.
Cecep Setiawan
Cecep Sutiawan merupakan Dewan Komisaris PT. Perikanan Indonesia yang diangkat pada 2 Desember 2021 oleh Menteri BUMN melalui SK-384/MBU/12/2021. Pria kelahiran Sumedang, Jawa Barat ini mengawali karir di Kementerian Sekretariat Negara sejak tahun 1987.
Sejak tahun 2010, Beliau dipercaya menjadi dewan pengawas maupun komisaris di beberapa badan pemerintahan yang dimulai dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek (BLU PPK) Kemayoran yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara hingga PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara sebelum akhirnya menjadi Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia.
Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf
Gellwynn Jusuf merupakan Dewan Komisaris PT. Perikanan Indonesia yang diangkat pada 21 Maret 2022 oleh Menteri BUMN melalui SK-82/MBU/03/2022 selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui Surat Keputusan No 38/Kep.PS/RNI.01/III/2022 selaku Pemegang Saham Seri B PT Perikanan Indonesia.
Lulusan Doktoral University of Rhode Island ini memulai karir di pemerintahan sejak tahun 1998 di Bappenas. Beliau dipercaya menjadi staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2000 – 2008 hingga menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2010 – 2013. Pada 2017 Beliau dipercaya kembali bertugas di Bappenas sebagai Sekretaris Utama periode 2017 – 2019.
Di luar menempati jabatan definitif di instansi pemerintah, Beliau dipercaya menjadi menjadi pengurus inti keorganisasian domestik maupun internasional baik sebagai dewan pengawas/komisaris maupun sebagai ketua umum sejak tahun 2008.
Nurikasari
Nurikasari merupakan Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia yang diangkat pada 16 Juli 2024 oleh menteri BUMN melalui SK -171-MBU/07/2024 selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) melalui surat keputusan No 78/Kep.PS/RNI.01/VII/2024 selaku pemegang saham seri B PT Perikanan Indonesia
Beliau menyelesaikan Sarjana Manajemen di Universitas Pancasila dan melanjutkan Master di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Doctoral di Universitas Brawijaya
Mengawali karir di pemerintahan pada tahun 2014 sampai saat ini,beliau menjabat sebagai Ahli Kebijakan Publik/Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Sekretariatan Jenderal DPR – RI. Beliau juga menjabat sebagai Konsultan Independen dengan Spesialis Bidang Ekonomi, Investasi dan kebijakan public (2017-saat ini)
